Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, suasana kampung dan kota mulai dipenuhi ornamen merah putih. Namun, pemandangan unik terjadi di salah satu kawasan Jakarta Selatan, di mana seorang warga memilih untuk melakukan pengibaran bendera One Piece alih-alih bendera merah putih. Fenomena ini pun langsung viral di media sosial dan memicu diskusi hangat mengenai makna ekspresi dan nasionalisme.
Penggunaan bendera dari anime legendaris Jepang ini bukan semata-mata bentuk lelucon. Beberapa warga menganggapnya sebagai simbol perlawanan, sindiran terhadap keadaan, atau sekadar bentuk penghormatan terhadap budaya pop yang mereka sukai. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang menyayangkan aksi ini karena dinilai tidak menghormati simbol negara. Bahkan, topik ini sempat dikaitkan dengan ucapan Gus Dur kembali viral tentang cara pandang yang inklusif terhadap ekspresi masyarakat.
Tak dapat dipungkiri, masyarakat Indonesia kini semakin terbuka dalam menyuarakan opini, termasuk lewat simbol visual seperti bendera. Dalam kasus ini, warga kibarkan bendera One Piece bukan hanya soal anime, tapi juga mencerminkan keresahan sosial dan kreativitas masyarakat dalam menanggapi situasi politik serta kebijakan pemerintah menjelang HUT RI.
Awal Mula Bendera One Piece Berkibar di Jakarta Selatan
Fenomena pengibaran bendera One Piece ini mencuat setelah seorang warga Jakarta Selatan menggantung bendera Jolly Roger milik kru bajak laut Topi Jerami (Straw Hat Pirates) di depan rumahnya, menggantikan bendera merah putih yang biasanya dikibarkan menjelang 17 Agustus. Aksi tersebut langsung diabadikan warga sekitar dan tersebar luas di platform seperti TikTok dan Instagram.
Warga yang melakukan aksi ini mengatakan bahwa ia tidak menolak kemerdekaan, tetapi lebih memilih mengibarkan bendera dari anime kesayangannya sebagai bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah. Ia merasa bahwa semangat kebebasan dan petualangan yang dibawa Luffy dan kru-nya lebih mencerminkan aspirasi rakyat saat ini.
Tanggapan netizen pun beragam. Ada yang memuji keberaniannya dan menganggapnya sebagai bentuk satire yang kreatif, sementara lainnya merasa tindakan ini berpotensi menodai kehormatan simbol negara. Tak pelak, fenomena Jaksel ini niat pasang bendera One Piece pun langsung menjadi trending topik di dunia maya.
Respon Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
Menyikapi viralnya pengibaran bendera One Piece di Indonesia, sejumlah pejabat publik dan tokoh masyarakat turut angkat bicara. Beberapa legislator menilai bahwa ekspresi masyarakat tetap harus dibatasi oleh norma dan etika, apalagi jika berkaitan dengan simbol negara. Namun mereka juga mengakui bahwa selama tidak ada unsur penghinaan terhadap bendera merah putih, tindakan tersebut masih bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Seorang anggota DPR dari Komisi I menyatakan bahwa “selama tidak merendahkan lambang negara, mengibarkan bendera lain sebagai ekspresi pribadi sebenarnya bukanlah tindak pidana.” Pernyataan ini membuka ruang diskusi mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara, terutama dalam momen penting seperti HUT RI.
Sementara itu, tokoh pluralis seperti budayawan dan akademisi juga turut memberi pandangan. Beberapa dari mereka mengaitkan fenomena ini dengan kondisi psikologis masyarakat yang ingin mencari alternatif bentuk perayaan di tengah ketidakpuasan terhadap situasi sosial-politik. Maka, kibarkan bendera One Piece jelang 17 Agustus bukanlah tindakan anarkis, melainkan bentuk komunikasi visual warga terhadap lingkungannya.
Perspektif Sosial dan Budaya dari Aksi Ini
Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, tindakan pengibaran bendera One Piece bisa dikaitkan dengan teori ekspresi simbolik, di mana masyarakat menggunakan simbol-simbol budaya untuk menyampaikan aspirasi yang tidak tersampaikan melalui jalur formal. Dalam kasus ini, anime One Piece dijadikan medium kritik sosial sekaligus bentuk penguatan identitas komunitas yang merasa termarginalisasi.
Hal ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada banyak aksi serupa seperti mural, poster satire, hingga modifikasi lagu nasional menjadi bentuk ekspresi warga terhadap isu publik. Dalam konteks ini, warga kibarkan bendera One Piece tidak bisa langsung dinilai negatif tanpa memahami latar belakang dan pesan yang ingin disampaikan.
Bendera One Piece yang bermotif tengkorak bertopi jerami memang sangat kontras dengan simbol kemerdekaan Indonesia. Namun, tokoh utama dalam anime tersebut, Monkey D. Luffy, dikenal sebagai figur yang memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan solidaritas—nilai-nilai yang sebenarnya sejalan dengan semangat Proklamasi 17 Agustus.
Kaitan dengan Ucapan Gus Dur yang Kembali Viral
Menariknya, dalam berbagai unggahan media sosial, banyak warganet yang mengaitkan fenomena pengibaran bendera One Piece ini dengan salah satu ucapan Gus Dur kembali viral: “Gitu aja kok repot.” Kalimat legendaris ini kembali dikutip sebagai bentuk sindiran terhadap pihak-pihak yang terlalu reaktif terhadap simbol ekspresi warga.
Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi toleransi dan hak berekspresi, sehingga banyak pihak merasa pendekatan beliau relevan untuk menilai kasus ini. Alih-alih mempermasalahkan bentuk benderanya, masyarakat justru diajak melihat esensi pesan yang ingin disampaikan. Seperti halnya Gus Dur, beberapa netizen dan pengamat sosial menilai aksi ini sebagai bentuk kritik yang seharusnya ditanggapi dengan dialog, bukan ancaman hukum.
Dengan viralnya kibarkan bendera One Piece jelang 17 Agustus, publik kembali diajak untuk merenungkan ulang tentang bagaimana seharusnya kemerdekaan dipahami—bukan hanya sebagai perayaan seremonial, tetapi juga pengakuan atas hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi.
Reaksi Netizen dan Komunitas Pop Culture
Respons warganet atas pengibaran bendera One Piece di Indonesia sangat beragam. Sebagian besar dari komunitas anime, terutama pecinta One Piece, menyambut aksi ini sebagai bentuk kebanggaan karena budaya pop Jepang bisa masuk dalam perayaan nasional. Beberapa bahkan ikut memodifikasi rumah mereka dengan nuansa bajak laut sebagai dekorasi menyambut HUT RI.
Namun, di sisi lain, kritik tetap berdatangan. Banyak yang menyarankan agar warga tetap mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan, lalu menambahkan bendera One Piece sebagai dekorasi pelengkap. Dengan begitu, semangat ekspresi tetap ada tanpa mengurangi nilai patriotisme.
Diskusi seputar Jaksel ini niat pasang bendera One Piece pun merambah ke berbagai platform, termasuk X (dulu Twitter), Instagram, hingga forum Kaskus. Bahkan beberapa akun tokoh publik dan influencer juga ikut memberi pendapat mengenai pentingnya keseimbangan antara nasionalisme dan kebebasan berekspresi.
Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia saat ini semakin kreatif dan berani mengekspresikan aspirasi mereka, termasuk melalui simbol visual yang tak biasa. Aksi ini tidak bisa dilihat semata sebagai bentuk pelanggaran, tapi juga perlu dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik saat ini.
Apakah tindakan tersebut pantas atau tidak, tentu kembali pada persepsi masing-masing. Yang jelas, kasus ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal mengibarkan bendera merah putih, tapi juga tentang memberi ruang bagi semua suara untuk didengar. Dan dalam masyarakat demokratis, ekspresi simbolik seperti warga kibarkan bendera One Piece adalah bagian dari warna-warni kebebasan itu sendiri.
FAQ
Apakah boleh mengibarkan bendera One Piece saat HUT RI?
Secara hukum, tidak dilarang selama tidak menggantikan bendera merah putih sebagai lambang negara.
Apakah aksi ini melanggar UU?
Selama tidak ada penghinaan terhadap simbol negara, tindakan ini tidak otomatis melanggar hukum.
Apa reaksi pemerintah terkait fenomena ini?
Beberapa pejabat menyarankan untuk tetap menghormati simbol negara meskipun warga berhak berekspresi.
Kenapa One Piece yang dipilih?
Karena simbol One Piece dianggap merepresentasikan kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Apa kaitannya dengan ucapan Gus Dur?
Ucapan “Gitu aja kok repot” dipakai untuk menggambarkan pandangan toleran terhadap bentuk ekspresi masyarakat.
